RELASI KUASA AKTOR

RELASI KUASA AKTOR
Antara Intervensi dan Partisipasi

Penulis: Orvanewel Jevonevan dkk
Halaman: 206 hlm
Ukuran: A4
Kertas: HVS
Isi: Hitam Putih
Cover: Softcover
Harga: 90.000

Sinopsis:

Buku ini mengkaji tentang demokrasi yang ada di media sosial Twitter mengenai formulasi dari kebijakan pemindahan ibu kota. Twitter dipilih karena menjadi media sosial yang mudah dalam melakukan interaksi diantaranya penggunanya sehingga memunculkan berbagai perspektif, menjadi media sosial dengan situs microblogging terbesar, dapat membagikan informasi secara cepat dan masif, serta menjadi salah satu media sosial yang mempunyai pertumbuhan angka pengguna aktif yang stabil setiap tahunnya. Penelitian ini menganalisis tentang pemindahan ibu kota di media sosial Twitter dengan menggunakan tiga struktur wacana menurut Van Dijk yaitu stuktur makro, super struktur, dan struktur mikro.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan media sosial Twitter dalam konteks formulasi kebijakan pemindahan ibu kota mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hal itu dikarenakan media sosial Twitter menciptakan ruang-ruang diskusi secara masif dalam konteks demokrasi digital. Hal itu bisa dilihat dengan publik seakan menemukan ruang yang demokratis karena dapat secara bebas mengutarakan pendapatnya. Dalam analisisnya, media sosial Twitter menjadi salah satu kiblat untuk mendeteksi isu-isu apa yang sedang ini menjadi trending dan ramai diperbincangkan di dunia digital.

Dalam perkembangannya, pemindahan IKN tentu harus membutuhkan persiapan dan mekanisme yang matang. Sinergitas antara pemetintah dan masyarakat tentu menjadi kunci terlaksananya proyek kebijakan Pemindahan Ibu Kota yang berkelanjutan. Selain itu dalam aspek demokrasi digital, supaya terjadi diskusi atau perdebatan yang konstruktif di media sosial khususnya twitter. Perlu adanya penyampain informasi yang lengkap terkait formulasi kebijakan pemindahan ibu kota.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk perlunya melakukan penelitian lebih lanjut tentang demokrasi di media sosial mengenai formulasi kebijakan pemindahan ibu kota negara di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis dan juga kajian media sosial yang lain. Hal itu dikarenakan dinamika formulasi kebijakan yang akan terus semakin berkembang dan juga masih luasnya kajian mengenai demokrasi digital.