POLITIK HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS REKONSTRUKSI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBAL

POLITIK HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS REKONSTRUKSI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBAL

Penulis: Dr. Unggul Wibawa, Ak, MAk, SH, MH
Halaman: x + 209 hlm
Ukuran: A5
Kertas: HVS
Isi: Hitam putih
Cover: Softcover
Harga: Rp75.000

Sinopsis:

Di era pasar bebas, batas-batas geografis bukan lagi penghalang bagi ekspansi bisnis korporasi multinasional. Namun, ketika raksasa bisnis mengalami kegagalan finansial, kebangkrutan tersebut tidak lagi menjadi urusan domestik satu negara, melainkan menjelma menjadi badai hukum lintas batas (cross-border insolvency). Ironisnya, di tengah rumitnya benturan yurisdiksi global dan absennya konvensi internasional yang mengikat, hukum domestik kita justru sedang mengalami “defisit” regulasi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta draf RUU KUH Perdata saat ini terbukti belum mampu menyediakan payung hukum yang memadai. Akibatnya, setiap kali Pengadilan Niaga mengetuk palu pailit, eksekusi terhadap aset debitor di luar negeri selalu kandas menabrak dinding tebal asas kedaulatan negara lain. Imbasnya jelas: ketidakpastian hukum yang mengancam rasa keadilan dan merugikan dunia usaha.

Buku ini hadir untuk meruntuhkan kebuntuan yuridis tersebut.

Ditulis dengan pendekatan ilmiah populer yang mengalir namun tetap tajam, buku ini membedah carut-marut kepailitan internasional melalui analisis preskriptif dan perbandingan hukum yang mendalam (comparative approach). Di dalamnya, Anda akan diajak menyelami bagaimana mendesain ulang arsitektur hukum kepailitan Indonesia ke depan. Buku ini tidak sekadar memetakan masalah, tetapi menawarkan peta jalan (roadmap) konkret: sebuah arah politik hukum baru demi mengamankan aset di luar negeri sekaligus mengembalikan taji pengadilan kita di kancah internasional.

Buku ini merupakan sebuah literatur wajib yang sangat direkomendasikan bagi para akademisi, mahasiswa S2 & S3 hukum, kurator, praktisi, serta pembuat kebijakan yang ingin memahami masa depan hukum kepailitan di era global, terutama karena karya ini berhasil membedah secara tajam kelemahan operasional Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menawarkan solusi konkret untuk perlindungan aset lintas batas, serta menyajikan analisis multilapis yang komprehensif dengan mengombinasikan teori-teori hukum.